728x90 AdSpace

  • Latest News

    Powered by Blogger.
    Wednesday, January 12, 2011

    Gemar Retorika

    Perlukah pemakzulan karena gemar retorika saja

    Tampaknya pemerintah SBY sekedar membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan sekedar pula memberikan intruksi kepada pimpinan polri, kejaksaan dan penegak hukum bidang lainnya untuk segera menuntaskan mafia hukum khususnya kasus Gayus, mafia pajak.

    Terbukti Gayus dapat memperoleh paspor, dapat bebas melenggang keluar penjara sebanyak 68 kali dimana baru terungkap 3 kali.
    Kejadian aneh lain terkait penegakkan hukum, di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang terpidana dengan mudah membayar seluruh otoritas penegak hukum untuk menggantikannya masuk bui.

    Bohongkah pemerintah SBY akan memberantas mafia hukum ?

    Apalagi dalam forum resmi yakni pembacaan tanggapan akhir sebagai terdakwa, Gayus Tambunan menyatakan Presiden SBY dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tahu siapa big fish dalam perkara mafia pajak dan hukum yang menyeretnya.

    Keterlaluan, kalau memang sudah tahu namun tidak juga memberantas mafia pajak dan hukum

    Benarlah pendapat/penilaian para tokoh lintas agama bahwa, "Negara dinilai tidak hadir untuk melindungi segenap kehidupan warganya. Bahkan retorika yang disampaikan pemerintah lebih banyak berbau kebohongan".

    http://metrotvnews.com/read/tajuk/20...oh-Agama/tajuk









    Bagaimana kita tidak prihatin kalau yang diperlihatkan secara telanjang adalah sebuah kebobrokan. Bagaimana penegak hukum bisa tidak berdaya kepada orang seperti Gayus Tambunan yang telah menginjak-injak aturan. Anehnya, segala pengakuan Gayus atas kebobrokan itu tidak juga membuat aparat pemerintah berupaya untuk memperbaikinya.
    Hal yang sama terjadi dalam bidang politik. Bagaimana kekuatan politik uang dibiarkan bisa mengatur kekuasaan. Bahkan tidak ada seorang pejabat yang merasa terusik ketika seorang wali kota yang terlibat dalam kasus korupsi, dibiarkan dilantik di Kementerian Dalam Negeri dan bahkan di dalam rumah tahanan melantik pejabat dinas


    .


    Pembentukan SATGAS Pemberantas Mafia Hukum tampak menjadi bagian dari sebuah retorika atau sekedar basa basi untu menenangkan hati rakyat semata.

    Apakah Presiden SBY memang gemar retorika dan pencitraan semata atau bagian dari NATO (No Action Talk Only) ?

    Perlukah pemakzulan karena No Action (tidak bisa bekerja) atau gemar retorika saja.

    Pemerintah yang tidak bisa bekerja menegakkan keadilan  (pemimpin tidak adil) dapat menyebabkan negeri rusak.

    Sungguh keadilanlah untuk memulihkan negeri yang rusak

    Sebagaimana yang dicontohkan khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang menegakkan keadilan di dalam pemerintahannya.

    Penguasa-penguasa (pejabat/pejabat) yang zalim dipecat dan digantikan dengan orang yang lebih layak untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Yahya Al-Ghassani menceritakan :

    Seorang gubernur menulis surat kepada beliau :

    Wahai amirul mukminin, negeri kami ini telah rusak, alangkah baiknya jika tuan memberi jalan untuk memulihkan negeri kami.

    Khalifah Umar menjawab surat itu dengan berkata,

    Apabila engkau membaca suratku ini hendaklah engkau memagari negerimu dengan keadilan dan bersihkanlah jalan-jalannya dari kezaliman. Sesungguhnya itulah pemulihannya.

    Wassalam
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    4 comments:

    1. good article

      purwati
      http://purwatiwidiastuti.wordpress.com
      http://purwati-ningyogya.blogspot.com
      http://purwatining.multiply.com

      ReplyDelete
    2. mamo cemani gombongJanuary 13, 2011 at 9:26 AM

      mas Zon sebetulnya tidak mutlak kita menyalahkan pucuk pimpinan dalam hal ini SBY ....pimpinan yang adil itu memang harus, kalau melihat kasus Gayus saya melihat subtansinya di bidang hukum dimana para petugas hukum disini jelas "MAKAN " uang Gayus mas .......lho kok bisa ?? nggak mungkinkan gayus keluar tahanan gratis .......mas Zon ......kayaknya diseluruh Dunia kalau kita tanyakan anak2 tingkat SD sampai SLTA ngga ada tuh yang pengin bercita cita ingin jadi Kepala LAPAS / PENJARA . padahal mas Zon Masya Alloh mas justru disitu tempat uang Suap beredar walau kadang ditutupi dgn barang ......contoh napi kalau yang mau rokok 234 kretek harus membeli 25 000 - 50 000 rupiah/bungkus .....anda bisa membayangkan napi yang butuh kamar AC , kamar mandi dalam berikut wc duduk , bahkan sampai yang butuh teman tidur .....itu bukan hal yang sulit bagi petugas hukum asal ada fulus tentunya ........mas Zon saya mencermati disini adalah mental2 dari petugas hukum yang rakus duit jauh dari akhlak ihsan mas ....ini terkait dgn mereka masuk dilembaga tsb .....tidak mudah masuk di link lembaga tsb ,harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit mas ......inilah menjadi salah satu alasan mereka untuk berbuat menghalalkan semua asal dapat fulus ...... walaupun jelas alasan tsb tidak bisa dibenarkan .....jadi mas Zon kesimpulan saya yang bodoh ini ; kalau sistem di indonesia masih spt ini ya jelas siapapun yang jadi presiden pasti akan RETORIKA saja karena presiden nggak mungkin masuk kewilayah bidang Hukum secara langsung dgn alasan takut dikira intervensi .......dan hal ini mas Zon berjalan di Indonesia di semua bidang dari awal pemerintahan presiden Soeharto sampai sekarang .........sebaik, seamanah,sepandai apapun presidennya kalau sistemnya nggak dirubah pesimis deh indonesia pulih / bangkit dari keterpurukan .......namun saya hanya bisa berdoa mas semoga Alloh memberikan kebaikan dan kemudahan di Indonesia Amiin.....YRA...wassalam

      ReplyDelete
    3. Maaf, mas Mamo kita harus bisa membedakan antara keadilan atau bidang hukum dengan lembaga yudikatif. Pemerintah / Presiden memang tidak boleh mencampuri/mengintervensi lembaga yudikatif namun Presiden adalah pemimpin tertinggi negeri beliaulah yang menegakkan keadilan dan bidang hukum. Untuk itu beliau dibantu oleh Wakil Presiden, Menko Polhukam dan menteri hukum dan ham, polisi, kejaksaan, dll.

      Satu hal lagi , saya menuliskan tulisan ini dalam rangka saling mengingatkan bukan dalam rangka menyalahi beliau walaupun sebenarnya kita sebagai rakyat boleh menyalahkan beliau karena beliau adalah pucuk pimpinan yang mengelola seluruh sumber daya.
      Kesalahan beliau dalam memimpin tentu beliau harus pertanggungjawabkan kepada Allah ta'ala dan itu resiko yang disadari oleh semua pemimpin.

      Memang saya akui bahwa sangat sulit untuk menjadi presiden di republik ini karena kemungkinan sebagian pejabat-pejabat tersebut tidak pernah merasa malu dengan Allah yang di dekat mereka, kalaupun mereka tidak merasakan kedekatan seharusnya mereka yakin bahwa Allah ta'ala melihat segala perbuatan mereka. Semua ini ada sumbangan juga dari para ulama karena sebagian ulama tidak lagi mengajarkan dan mengajak menjadi muslim yang ihsan / muhsin (muhsinin) atau tentang akhlak dan semua itu ada di Tasawuf dalam Islam. Sesungguhnya para ulama sadar bahwa kerusakan di negeri kita dikarenakan akhlak, baik akhlak sebagai hamba Allah terhadap Allah ta'ala maupun akhlak sebagai hamba Allah terhadap ciptaanNya yang lain seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap alam dll.


      Wassalam

      ReplyDelete
    4. mamo cemani gombongJanuary 13, 2011 at 1:13 PM

      sepakat bang Zon .......

      ReplyDelete

    Item Reviewed: Gemar Retorika Rating: 5 Reviewed By: Jazari Abdul Hamid
    Scroll to Top